• Senin, 24 Januari 2022

Menteri Susi ingin Hak Asasi Samudra Diakui Internasional

GTG
- Senin, 22 Juli 2019 | 23:04 WIB
foto: Istimewa
foto: Istimewa

beritajowo.com / jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan ocean rights atau hak asasi samudra diakui oleh negara-negara internasional. "Keinginan saya agar laut memiliki ocean rights," katanya seusai membuka pelatihan dan lokakarya internasional di Kantor KKP, Jakarta, Senin.

Menteri Susi mengingatkan bahwa manusia saja memiliki piagam HAM yang juga diakui oleh PBB. Padahal, samudra atau lautan adalah berjumlah sebanyak 71 persen dari keseluruhan permukaan Bumi ini.

Untuk itu, sangat penting agar negara-negara di tingkat global bekerja sama lebih erat lagi.

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak negara yang tidak mau membuka data vessel monitoring system (VMS), padahal transparansi dan keterbukaan data dibutuhkan sebagai prasyarat kerja sama.

"Penting untuk menggalang komitmen bersama dan juga aksi bersama," katanya.

Menteri Susi menjabarkan saat ini sudah ada enam negara yang mau membagi data VMS-nya, dan yang berkomitmen sebanyak 16 negara.

Namun, lanjutnya, dalam menciptakan resolusi PBB dinilai masih memerlukan jalan yang panjang karena dibutuhkan dukungan setidaknya 70 negara.

Susi tetap optimistis karena mengacu kepada sejarah, Ir Juanda juga berhasil menggolkan konsep negara kepulauan sehingga Indonesia memiliki ZEE hingga 200 mil laut.

"Kami ingin hak asasi samudra karena sekarang kejahatan banyak terjadi di laut lepas," tegasnya.

Halaman:

Editor: GTG

Terkini

X