Tenaga Honorer Akan Dihapus 2023, Ini Gantinya kata Menpan-RB

beritajowo.com / Jakarta - Keberadaan tenaga honorer yang berada di instansi pemerintah, akan dihapus pada 2023 mendatang.

Status tenaga honorer yang akan dihapus pada 2023 ke depannya akan diganti dengan tenaga alih daya atau pekerja outsourcing.

Hal tersebut mengacu Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Baca Juga: MIRIS! ABG 15 Tahun Diperkosa 3 Orang, Awalnya Diajak Tenggak Miras

"Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," kata Tjahjo kepada wartawan, Selasa, 18 Januari 2022.

Tjahjo mengatakan, ke depan hanya ada dua kategori status pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sesuai UU ASN, paling lambat 2023, status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada dua pilihan, yaitu PNS atau PPPK," kata Tjahjo, yang diberitakan Rabu, 19 Januari 2022.

Baca Juga: Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Makan lengkap dengan Terjemahnya, Wujud Rasa Syukur kepada Allah SWT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security dan lain-lain, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll)," ujar Tjahjo.