Pakar Hukum Nyatakan Korupsi di Lembaga Peradilan Sangat Parah

beritajowo.com//Jakarta- Pakar hukum dari Ekspert Rule of Law Index di World Justice Project untuk Indonesia, Erwin Natosmal Oemar, mengaku tidak terkejut perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu.

"Sudah banyak survei yang menyatakan bahwa kondisi peradilan kita sudah parah," ujar dia dalam keterangannya Kamis (20/1).

Erwin mencontohkan, misalnya hasil Rule of Law Index World Justice Project 2021, isu korupsi Indonesia nomor dua paling buncit se-Asia Pasifik. Salah satu faktor terendahnya adalah judicial corruption atau korupsi lembaga peradilan.

Peneliti di Centra Initiative itu melanjutkan, selama ini masalah korupsi peradilan ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Padahal data KPK menyebutkan bahwa hakim dan perangkat peradilan merupakan aktor terbanyak penyumbang korupsi peradilan.

"Namun, sampai sekarang belum ada upaya struktur untuk merespon permasalahan ini dengan serius," tutur Erwin.

Komisi Yudisial, kata Erwin, tidak bisa masuk karena wewenangnya hanya mengawasi hakim, padahal ada aktor-aktor lain yang bermain, seperti panitera.

"Namun kita tidak pernah serius mengevaluasi problem ini dengan tuntas. Akibatnya reformasi peradilan jalan di tempat," kata Erwin soal OTT ini.

Beberapa waktu lalu KPK menangkap tiga orang dalam OTT di PN Surabaya. Yaitu hakim, panitera, dan pengacara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara.